Menimbang

:

a.    Bahwa dalam rangka menjalankan ketentuan pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2021;

b.   bahwa dalam rangka menjalankan ketentuan pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 / PMK.07 / 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;

c.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa tahun 2021.

Mengingat

1.    Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864);

4.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

5.    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

6.    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

7.    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 / PMK. 07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

8.    Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021. (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 45).

9.     Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 3);

10. Peraturan Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA, DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021.

Pasal 1              

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1.    Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

2.    Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.    Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan  pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

4.    Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT-DD adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2       

Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD berdasarkan hasil data yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sebanyak 42 ( Empat Puluh Dua ) KPM.

Pasal 3       

Data Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah data Keluarga Penerima Manfaat yang menerima BLT-DD hasil pendataan tahun 2021.

Pasal 4       

Jangka waktu dan besaran Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD sebagai berikut :

a.    Masa  penyaluran  BLT-DD  selama 12  (dua belas)  bulan terhitung mulai bulan januari 2021;

b.   Daftar nama Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD Desa   Bulo  akan direvisi kembali pada bulan Juli 2021;

c.    Besaran BLT-DD per bulan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per KPM ; dan

Pasal 5       

Daftar nama Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD Desa   Bulo  sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 6       

(1)  Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

(2)  Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Peraturan Kepala Desa ini, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

NO.

NAMA

NIK

ALAMAT (DUSUN)

KET.

1

2

3

4

5

-    Jumlah penerima  BLT-DD sebanyak …. KPM

-    Alokasi BLT-DD 12 bulan Rp. …………..

-    Alokasi BLT-DD per bulan Rp. …………..

KEPALA DESA ..............,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

Kepala Desa ……………

………………………..

NO

NAMA

JABATAN

TANDA TANGAN

1.

...........................

Kepala Desa

1.

2.

...........................

Ketua BPD

2.

3.

...........................

Tokoh Masyarakat

3.

dst

...........................

Perangkat Desa

...........................

Anggota BPD

...........................

Tokoh Wanita

...........................

Kepala Desa ……………

………………………..

NO.

NAMA

NIK

JUMLAH YANG DITERIMA

TANDA TANGAN

1

2

3

4

5

1. 

Rp. 300.000,-

1.

2. 

Rp. 300.000,-

2.

3. 

Rp. 300.000,-

3.

4. 

Rp. 300.000,-

4.

5. 

Rp. 300.000,-

5.

6. 

Rp. 300.000,-

6.

7. 

Rp. 300.000,-

7.

8. 

Rp. 300.000,-

8.

9. 

Rp. 300.000,-

9.

10.        

Rp. 300.000,-

10.

11.        

12.        

13.        

Dst.

JUMLAH TOTAL

Rp. 3.000.000,-

Mengetahui :

Kepala Desa ……………

………………………..

Lunas dibayar

Tanggal ………….

Bendahara Desa …………

………………………..